Kapolres Metro Bekasi Dibantah Terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Latar Belakang Kasus

Nama Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni, viral di media sosial karena disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sumarni membantah keras tudingan yang menyeret namanya ke dalam kasus ini.

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 12 Juni 2026 | Sumarni mengaku pernah berkomunikasi dengan eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, terkait usulan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Namun, komunikasi itu tidak pernah menyentuh urusan proyek, anggaran, ataupun keuntungan pribadi.

Keterlibatan Kapolres Metro Bekasi

Sumarni mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta membantu menghubungkan kebutuhan pendirian dapur MBG untuk pesantren tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada bayar-membayar dalam komunikasi tersebut. “Saya tidak dibayar, saya juga tidak bayar dan tidak mendapatkan keuntungan apa pun,” terang dia.

Kapolres menarangkan bahwa banyak pihak saat itu dijanjikan akan memperoleh fasilitas SPPG, tetapi hingga kini tidak terealisasi. Maka dari itu, dia sempat menghubungi Sony Sonjaya untuk meminta kejelasan.

Penyelidikan Kasus

Sementara itu, Kejaksaan Agung masih terus mendalami keterangan sejumlah pihak dan menelusuri nama-nama yang muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang kini berstatus tersangka.

No	Nama	Posisi
1	Kombes Pol Sumarni	Kapolres Metro Bekasi
2	Sony Sonjaya	eks Wakil Kepala BGN

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menegakkan hukum bagi para pelaku yang terlibat.

Reaksi Publik

Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan menyebabkan kekecewaan yang mendalam. Banyak yang menuntut agar para pelaku yang terlibat dalam kasus ini segera diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Publik juga berharap agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap program-program yang dikelola oleh lembaga-lembaga negara, sehingga kasus-kasus korupsi seperti ini dapat dicegah di masa depan.