3 Fakta Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Renovasi Rumdin Rp 25 Miliar

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 02 Mei 2026 | Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memicu polemik akibat sejumlah kebijakannya yang dianggap kontroversi masyarakat, contohnya renovasi rumah dinas Rp 25 miliar. Hal ini berujung demo besar-besaran di depan gedung Gubernur Kaltim pada 21 April 2026 lalu.

3 Fakta Kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang Menuai Kontroversi

Berikut 3 fakta kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang menuai kontroversi.

Mobil Dinas Rp 8,5 miliar

Pada Februari 2026 lalu, Rudy disorot karena pengadaan mobil dinas dengan anggaran mencapai Rp 8,5 miliar. Rudy menyebutkan mobil dinas baru itu untuk menunjang kegiatan kepala daerah. Dia menilai status Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN, sehingga membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu negara.

Renovasi Rumah Rp 25 Miliar

Setelah itu namanya kembali viral karena anggaran renovasi rumah dinasnya mencapai Rp 25 miliar. Dia berdalih anggaran itu tak hanya digunakan untuk renovasi rumah dinas gubernur, tetapi rumah dinas wakil gubernur serta fasilitas pendukung, seperti pendopo. Rudy mengklaim rumah dinas Gubernur Kaltim lebih dari 10 tahun tidak ditempati, sehingga perlu renovasi besar.

Akuarium Air Laut

Pengadaan sejumlah barang di rumah dinas pun tak luput dari protes masyarakat, yakni kursi pijat dan akuarium air laut. Rudy beralasan pengadaan rumah tersebut dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Kaltim.

Akhirnya, Rudy mengaku akan menanggung biaya sejumlah item rumah yang tengah direnovasi tersebut. Dengan adanya kontroversi ini, masyarakat Kaltim berharap agar kebijakan yang diambil oleh Gubernur Rudy Mas’ud dapat lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dampak dari Kebijakan Gubernur Kaltim

Dampak dari kebijakan Gubernur Kaltim ini dapat dilihat dari reaksi masyarakat yang melakukan demo besar-besaran di depan gedung Gubernur Kaltim. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim sangat peduli dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan ingin agar kebijakan tersebut dapat lebih transparan dan bertanggung jawab.