Gaji PPPK Daerah Rp 1 Juta, Pemerintah Didesak Mengambil Alih Pembiayaan

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 02 Juli 2026 | Legislator PKB Muhammad Khozin mendesak pemerintah segera merealisasikan pembayaran gaji PPPK daerah, menggunakan APBN. Anggota Komisi II DPR itu mengatakan pemerintah bisa merealisasikan pembayaran gaji PPPK memakai APBN, terutama di daerah yang fiskalnya lemah.

Latar Belakang

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah pegawai pemerintah yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja. Mereka bekerja di berbagai instansi pemerintah, termasuk di daerah. Namun, gaji PPPK di daerah masih menjadi masalah. Banyak PPPK di daerah yang memperoleh gaji Rp 1 juta per bulannya, yang jauh dari standar gaji yang layak.

Desakan untuk Mengambil Alih Pembiayaan

Khozin mengungkapkan masih ada PPPK di daerah, yang memperoleh gaji Rp 1 juta per bulannya. Ia menyebut adanya sebagian PPPK yang belum mendapatkan gaji selama tiga bulan, seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara. Oleh karena itu, Khozin mendesak pemerintah merealisaikan pembiayaan PPPK daerah, memakai APBN.

Skema Pembiayaan

Khozin menyampaikan Komisi II DPR bersama Kemendagri dan KemenpanRB sudah menyepakati pembayaran gaji PPPK. Pemerintah pusat bisa menggunakan instrument APBN untuk pembiayaan PPPK yang ada di daerah tertentu. Skema itu juga diprioritaskan untuk PPPK yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pemerintah harus segera merealisasikan pembiayaan PPPK memakai APBN, supaya masalah gaji tidak berlarut. Khozin mengatakan pemerintah harus mengatasi masalah gaji PPPK di sejumlah daerah. Ini terkait efektivitas layanan publik.

Untuk itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang skema pembiayaan PPPK. Berikut adalah tabel perbandingan skema pembiayaan PPPK:

Skema Pembiayaan	Kelebihan	Kekurangan
APBN	Memungkinkan pemerintah untuk mengontrol pembiayaan	Bisa membebani APBN
APBD	Memungkinkan daerah untuk mengontrol pembiayaan	Bisa membebani APBD

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa skema pembiayaan APBN memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih lanjut untuk menentukan skema pembiayaan yang paling efektif.

Kesimpulan

Masalah gaji PPPK di daerah masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Pemerintah perlu merealisasikan pembiayaan PPPK memakai APBN, supaya masalah gaji tidak berlarut. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan PPPK dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.