Rudy Masud Sebut Fiskal Daerah Tertekan untuk Gaji PPPK, Pemerintah Pusat Diminta Bantu

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 15 Juni 2026 | Gubernur Kaltim Rudy Masud mengusulkan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) ke pemerintah pusat untuk membantu daerah membayar gaji PPPK.

Latar Belakang

Rudy Mas’ud mengatakan fiskal daerah makin tertekan, karena mandiri membayar gaji dan tunjangan PPPK, di tengah kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD). “Daerah butuh tambahan DAU untuk membayar gaji PPPK, terutama tenaga kesehatan dan guru,” katanya, seusai rapat dengan DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Postur APBD Kalimantan Timur

Dia mengungkapkan postur APBD Kalimantan Timur tahun anggaran 2026 masih aman, yakni pada angka 24 persen APB untuk belanja pegawai. Namun, tekanan beban fiskal ini dialami di sejumlah kabupaten maupun kota di Kalimantan Timur. Rudy menyampaikan ada tujuh daerah di wilayahnya, yang belanja pegawainya sudah melebih ambang batas 30 persen dari APBD.

Data Kemendagri

Kondisi itu disebabkan pemotongan TKD dan kewajiban membayar gaji PPPK. Dia juga mengutip data Kemendagri. Data Kemendagri menyebut potret riil fiskal daerah tingkat provinsi hanya 17 provinsi atau 44 persen yang belanja pegawainya di bawah 30 persen. Sementara itu, tingkat kabupaten hanya 11,57 persen yang patuh di bawah 30 persen, sedangkan kota hanya 2,15 persen.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah, menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru, terutama formasi administrasi. “Jangan ada penambahan, sebab meningkatkan beban belanja pegawai dan berisiko menjadi bom waktu,” ucapnya.

Implikasi Kebijakan

Keputusan ini berdampak pada perekonomian daerah dan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar gaji pegawai. Dibutuhkan penyesuaian anggaran dan kebijakan untuk mengatasi tekanan fiskal ini. Pemerintah pusat perlu membantu daerah dengan menambah DAU untuk membayar gaji PPPK.

Di sisi lain, kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar gaji pegawai dan melakukan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat fokus pada pengembangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terbebani oleh tekanan fiskal.