Portal Berita Lakpesdam Terkini – 08 Juni 2026 | Sebanyak 5 hakim dipecat setelah terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sepanjang Januari-Juni 2026, meski gaji sudah naik 280 persen. Anggota Komisi Yudisial (KY) Abhan Misbah mengungkapkan bahwa dari 592 laporan dugaan pelanggaran etik yang masuk ke Komisi Yudisial, terdapat sejumlah kasus berat yang berujung pada proses di Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
Laporan Pelanggaran Etik Hakim
Data KY menunjukkan bahwa selama 6 bulan pertama 2026 terdapat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim dari berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiil untuk ditindaklanjuti lebih jauh.
| No | Jumlah Laporan | Penindaklanjutan |
|---|---|---|
| 1 | 592 | 80 |
Proses Penindaklanjutan
Tak hanya itu, 7 perkara bahkan harus dibawa ke tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) karena dinilai memiliki pelanggaran serius. Abhan menegaskan bahwa negara telah memenuhi tuntutan kesejahteraan hakim melalui kenaikan gaji yang sangat signifikan.
Maka dari itu, tidak ada lagi alasan bagi hakim untuk terlibat pelanggaran etik, apalagi praktik transaksional dalam penanganan perkara. “Kebutuhannya sudah dipenuhi negara. Ada pelanggaran transaksi, tidak ada ampun lagi. Pecat dan pidana,” tegas Abhan.
Kenaikan Gaji Hakim dan Dampaknya
Di sisi lain, kenaikan gaji hakim hingga 280 persen diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan mengurangi potensi penyimpangan di lingkungan peradilan. Namun, fakta 5 hakim tetap berakhir dipecat menunjukkan persoalan integritas masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam reformasi lembaga peradilan.
KY menegaskan bahwa selain pengawasan etik, kualitas putusan hakim juga akan menjadi perhatian serius ke depan. Selain itu, KY juga menyoroti meningkatnya permohonan eksaminasi atau pengujian terhadap putusan pengadilan.
Reformasi lembaga peradilan memang masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, terutama dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim. Namun, dengan kenaikan gaji yang signifikan dan penindaklanjutan yang tegas terhadap pelanggaran etik, diharapkan lembaga peradilan dapat menjadi lebih baik dan kredibel di mata masyarakat.
Leave a Reply