Portal Berita Lakpesdam Terkini – 02 Mei 2026 | Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea menyampaikan kritik wacana Menteri HAM Natalius Pigai terkait pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM. Marinus Gea mengatakan salah satu fungsi utama aktivis HAM adalah mengawasi kekuasaan, termasuk pemerintah.
Latar Belakang
Marinus Gea mengatakan bahwa jika pemerintah menyeleksi siapa yang layak atau tidak menjadi aktivis HAM, ini cacat logika. Dia menilai langkah tersebut, justru membuat pemerintah terkesan hendak menyeleksi siapa yang akan mengawasinya.
Politikus PDIP itu mengungkapkan aktivis HAM lahir dari kesadaran individu dan kebebasan berekspresi, sehingga bukan hasil seleksi negara. Marinus menilai wacana itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, pemerintah berada di posisi yang diawasi dan ingin menentukan pengawasnya.
Tinjauan Kritis
Marinus menilai bahwa mendapatkan label aktivis HAM, tidak butuh legitimasi negara. Menurutnya, wacana itu hanya akan membatasi hak warga sipil. “Kalau menjadi aktivis HAM harus diseleksi, hak privilege itu diubah negara. Jadi, suka-sukanya pemerintah saja,” ujarnya.
Marinus mengatakan demokrasi butuh keberanian masyarakat sipil untuk mengoreksi kekuasaan atau pemerintah. “Kita tidak butuh aktivis yang patuh kekuasaan. Kita butuh aktivis yang berani mengoreksi. Tanpa kritik, kekuasaan berisiko hilang arah,” ucapnya.
Implikasi dan Solusi
Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM dapat memiliki implikasi yang luas. Marinus Gea menekankan pentingnya mempertahankan kebebasan berekspresi dan mengawasi kekuasaan. Dia juga menyoroti pentingnya demokrasi yang sehat dan transparan dalam menentukan kebijakan negara.
Untuk mengatasi wacana ini, perlu dilakukan diskusi yang lebih terbuka dan transparan. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan membatasi hak warga sipil. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan kebebasan berekspresi. Gerindra Pastikan DPRD Jember Sidang Etik Ahmad Syahri ya…















Leave a Reply