Portal Berita Lakpesdam Terkini – 23 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang fokus menyelesaikan status honorer dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW). Hal ini menyebabkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
Latar Belakang
Usulan formasi ASN bergantung pada kuota atau porsi yang diberikan pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat belum memberikan kuota formasi ASN kepada Pemprov Jambi. Salah satu faktornya adalah kondisi keuangan daerah.
Penyelesaian Status Honorer
Pemprov Jambi memiliki tanggung jawab besar dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan status tenaga honorer. Status pegawai honorer ini akan diselesaikan dengan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu (PW). Jumlah mereka saat ini mencapai 6.438 pegawai.
Penundaan rekrutmen CPNS ini menjadi strategi Pemprov Jambi supaya bisa melakukan efisiensi anggaran. Target nasional pada 2027, daerah hanya dibatasi maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk alokasi belanja pegawai.
Belanja Pegawai
Belanja pegawai Pemprov Jambi saat ini belum ideal, karena mencapai angka 38 persen dari APBD. Pemprov Jambi harus mengurangi belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada 2027. Selain itu, Pemprov Jambi juga memiliki tanggung jawab menyelesaikan PPPK.
Dengan demikian, Pemprov Jambi berfokus pada penyelesaian status honorer dan efisiensi anggaran. Rekrutmen CPNS akan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, dan Pemprov Jambi akan berusaha untuk memenuhi target nasional pada 2027.
Leave a Reply