Portal Berita Lakpesdam Terkini – 04 Juni 2026 | Eks Menkopolhukam Mahfud MD menyoroti transparansi dan frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Dia juga menyinggung pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya atas kritik eks Wamenlu Dino Patti Djalal mengenai kunjungan kerja tersebut.
Kritik Pertama: Pernyataan Teddy Indra Wijaya
Mahfud MD menyentil pernyataan Teddy yang menyebut Prabowo Subianto secara pribadi ikut membiayai kunjungan kerja, saat ada kelebihan dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dia mengatakan saat pejabat melakukan pertemuan dan agendanya tidak tercantum dalam anggaran negara, wajib hukumnya dibiayai oleh kantong pribadi.
“(Pernyataan Teddy) itu bukan jawaban yang tepat. Karena memang harus (dari kantong pribadi),” katanya.
Kritik Kedua: Intensitas Kunjungan Kerja
Mahfud MD menilai masalah pada kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah intensitasnya yang tinggi. Dia mengatakan pemerintah membuat anggaran besar untuk kunjungan kerja Presiden ke luar negeri itu tidak melanggar hukum.
“Rombongan Presiden itu memang harus besar. Permasalahannya itu terlalu sering, lalu boros. Saya kira, supaya dikurangi,” tuturnya.
Kritik Ketiga: Hasil Diplomasi
Mahfud MD mempertanyakan hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Dia menyoroti hasil diplomasi saat ke Prancis, yang berupa menginstruksikan pembelajaran Bahasa Prancis ke semua jenjang pendidikan di Indonesia.
“Instruksi (pembelajaran Bahasa Prancis) itu tidak bisa dianggap keputusan negara. Sudah ada Undang-Undang mengenai kurikulum. Bahasa yang wajib diajarkan itu apa,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan kritik-kritik tersebut untuk meningkatkan kualitas kunjungan kerja ke luar negeri dan memastikan bahwa hasil diplomasi dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Leave a Reply