DPR Sebut 39 Daerah Tertekan Fiskal, Bayar Gaji PPPK 2026 Harus Dibantu

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 12 Juli 2026 | Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda menyebut sekitar 39 daerah membutuhkan bantuan pemerintah untuk membayar gaji PPPK. Hal ini disampaikannya setelah adanya demo ribuan PPPK di Kota Tidore karena pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN.

Dampak Lemahnya Kapasitas Fiskal Daerah

Politikus NasDem itu mengatakan peristiwa di Tidore merupakan dampak lemahnya kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban membayar gaji dan tunjangan. Berdasar data Kemendagri, sekitar 39 kabupaten maupun kota memerlukan dukungan pemerintah pusat.

“39 kabupaten dan kota itu, memerlukan dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan PPPK,” katanya. Dia mengungkapkan Komisi II DPR sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat, supaya pembiayaan gaji PPPK di daerah diambil alih sebagian melalui APBN.

Skema Pembayaran Gaji PPPK

“Kami usul pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu, memakai APBN. Kalau belum bisa semuanya, setidaknya bertahap dengan skema bersama antara APBN dan APBD,” ujarnya. Rifqinizamy menilai skema itu bisa diprioritaskan bagi PPPK yang menjalankan layanan dasar, seperti tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan.

Penerapan Skema Pembayaran

Skema itu tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara nasional, melainkan hanya daerah yang benar-benar fiskalnya tertekan. “Daerah yang pusat kemampuan fiskal kuat, tentu tidak membutuhkan intervensi memakai APBN,” ucapnya.

Skema pembayaran gaji PPPK ini diharapkan dapat membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa gaji PPPK dibayarkan tepat waktu dan layanan dasar dapat terus berjalan dengan baik.

Daerah	Jumlah PPPK	Kebutuhan Bantuan
Kota Tidore	1000	Pemotongan TPP
Provinsi A	5000	Bantuan APBN
Provinsi B	2000	Bantuan APBD

Dengan adanya skema pembayaran gaji PPPK ini, diharapkan dapat membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Selain itu, juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dasar yang disediakan oleh PPPK.