Purbaya Tak Intervensi Hukum, Bakal Copot Dirjen Bea Cukai Jika Terima Suap Barang KW

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 21 Mei 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap tidak intervensi dalam proses hukum kasus dugaan suap impor barang tiruan atau KW, tetapi akan memecat Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama jika terbukti terlibat.

Latar Belakang Kasus

Nama Dirjen Bea Cukai ini muncul dalam persidangan kasus Blueray Cargo yang menjerat terdakwa John Field. Purbaya menyatakan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam proses hukum, tetapi akan memantau hasilnya.

“Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur. Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti (bersalah), harusnya, iya (dicopot),” kata Purbaya.

Tuntutan Presiden

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika dinilai tidak mampu bekerja cepat. Prabowo menegaskan pemerintah harus memberantas korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perekonomian.

“Bea Cukai harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo.

Upaya Pemerintah

Prabowo menilai pemerintah harus bekerja cepat dan tidak bersikap lamban dalam menjalankan pelayanan publik serta reformasi birokrasi. “Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” terang dia.

Prabowo juga mencontohkan pungutan liar masih menjadi keluhan pengusaha yang menghambat pembangunan industri di Indonesia. “Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak,” jelas dia.

Dalam upaya memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

No	Upaya	Deskripsi
1	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
2	Peningkatan Transparansi	Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara
3	Pemberantasan Korupsi	Memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemerintahan yang bersih dan transparan.