2 Cacat Prosedur Polri soal Kasus Febrie Adriansyah, Diyakini Tak Akan Mengaburkan Pembuktian

Kasus Febrie Adriansyah: Antara Prosedur dan Pembuktian

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 20 Juli 2026 | Kader PDIP Mohammad Guntur Romli menyatakan bahwa cacat prosedur yang dilakukan Polri dalam kasus Febrie Adriansyah tidak secara otomatis membuat pembuktian materialnya menjadi fiktif. Menurutnya, cacat prosedur tersebut termasuk ketergesaan Polri dalam menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan awal, serta pelimpahan kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung yang sarat konflik kepentingan.

Guntur Romli menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran due process of law atau prinsip dasar hukum. Namun, menurutnya, hal itu tidak berarti bahwa pembuktian materialnya menjadi fiktif. Ia menegaskan bahwa kasus Febrie Adriansyah bukanlah drama mengenai korban teraniaya, melainkan pertarungan kelas berat antarlembaga penegak hukum yang menggunakan instrumen legal sebagai senjata.

Pertarungan Kelas Berat

Guntur Romli menilai bahwa target utama dalam kasus tersebut adalah efek politik dan posisi tawar, bukan penegakan hukum yang sesuai dengan KUHAP. Menurutnya, dalam pertarungan kelas berat, kecepatan memukul dan menetapkan status hukum lebih utama daripada kesempurnaan prosedur. Ia juga menyatakan bahwa publik sejak awal meyakini bahwa kasus Febrie Adriansyah masuk ranah pertarungan kekuatan, bukan penegakan hukum murni.

Publik dan Penegakan Hukum

Konflik Kepentingan

Kasus Febrie Adriansyah juga menimbulkan pertanyaan tentang konflik kepentingan dalam penegakan hukum. Pelimpahan kasus ke Kejagung yang sarat konflik kepentingan menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kasus tersebut akan ditangani. Guntur Romli menegaskan bahwa hal tersebut perlu diawasi dan dipantau oleh masyarakat untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan transparan.

Untuk memahami lebih lanjut tentang kasus Febrie Adriansyah dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana konflik kepentingan dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami lebih baik tentang bagaimana hukum bekerja dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip dasar hukum.