Portal Berita Lakpesdam Terkini – 16 Juli 2026 | Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan 3 langkah utama agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif, minta Presiden Prabowo turun langsung. Dia menilai korupsi di Indonesia sudah berada pada level gawat darurat, sistemik, dan masif.
1. Presiden Diminta Memimpin Langsung Pemberantasan Korupsi
Haedar menegaskan Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi melalui seluruh institusi penegak hukum. Hal ini agar penanganannya lebih terarah dan terkoordinasi.
"Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat, maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun," kata Haedar Nashir.
2. Seluruh Lembaga Penegak Hukum Harus Bersinergi
Muhammadiyah menilai pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya harus bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi agar penindakan lebih efektif.
"Karena hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi. Tidak cukup hanya dengan ajakan moral," tegas Haedar.
3. Dibutuhkan Kemauan Politik Kuat (Political Will)
Haedar mengingatkan tidak ada institusi yang benar-benar sempurna. Kunci utama memberantas korupsi adalah adanya political will yang kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki sistem serta mengawal penegakan hukum.
"Tidak ada sapu yang sepenuhnya bersih. Yang penting ada political will yang optimal untuk kita semua melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi," jelas Haedar.
Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dengan kemauan politik yang kuat dan sinergi antar lembaga, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi Indonesia.
Leave a Reply