Portal Berita Lakpesdam Terkini – 26 Juni 2026 | Pengamat politik Jamiluddin Ritonga meminta Presiden Prabowo Subianto menindak para dalang yang membayar demonstrasi. Menurutnya, Prabowo Subianto seharusnya tidak hanya bicara ke publik mengenai demonstrasi bayaran, tetapi juga menindak para dalang itu karena sudah merusak demokrasi.
Latar Belakang Demonstrasi Bayaran
Sebelumnya, Prabowo Subianto saat pidato di Gorontalo mengungkapkan bahwa dia mengetahui siapa yang membayar demonstrasi. Prabowo Subianto juga menyebut setiap demonstran memperoleh bayaran Rp 200 ribu untuk setiap unjuk rasa. Demonstrasi bayaran ini dinilai merusak demokrasi karena mereka bukanlah demonstran yang memperjuangkan aspirasi mereka sendiri, melainkan menyampaikan aspirasi dalang yang membayarnya.
Dampak Demonstrasi Bayaran terhadap Demokrasi
Demonstrasi bayaran memiliki tujuan membentuk pendapat tertentu yang umumnya palsu, terhadap orang atau lembaga tertentu. Pendapat umum palsu ini bisa berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Oleh karena itu, para dalang demonstran ini layak ditindak karena mereka merusak dan memporak-porandakan pendapat umum.
Langkah yang Harus Diambil Pemerintah
Jamiluddin Ritonga menilai bahwa pemerintah perlu menindak demonstrasi bayaran karena mereka merusak demokrasi. Pemerintah harus memiliki keberanian untuk menindak para dalang yang membayar demonstrasi dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat diambil berdasarkan pendapat umum yang sebenarnya, bukan berdasarkan pendapat umum palsu yang dibentuk oleh demonstrasi bayaran.
Prabowo Subianto sebagai Presiden harus memastikan bahwa pemerintahannya tidak dipengaruhi oleh demonstrasi bayaran. Oleh karena itu, dia harus menindak para dalang yang membayar demonstrasi dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik.
Leave a Reply