Portal Berita Lakpesdam Terkini – 26 Juni 2026 | Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak pemerintah segera memberi kepastian status bagi tenaga kesehatan honorer di daerah. Dia mengatakan masih banyak tenaga kesehatan honorer di puskesmas, rumah sakit, maupun dinas kesehatan di daerah.
Latar Belakang
Charles menyampaikan secara regulasi, status tenaga honorer sudah tidak boleh diperbolehkan. Namun, realitanya masih banyak tenaga kesehatan honorer yang bekerja tanpa kepastian hukum dan perlindungan yang memadai. Beban kerja tenaga kesehatan honorer tidak berbeda jauh dengan mereka yang berstatus PNS maupun PPPK.
Tuntutan Pemerintah
Charles mendesak pemerintah secepatnya menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dia meminta pemerintah memberi kepastian nasib tenaga kesehatan honorer, diangkat PPPK, PPPK Paruh Waktu, atau apa. Jenjang karir mereka juga harus jelas.
Dampak Bagi Masyarakat
Tenaga kesehatan honorer ikut menopang layanan kesehatan warga di daerah. Negara pun harus hadir memberi kepastian dan perlindungan. Mereka bekerja setiap hari menyelamatkan nyawa manusia, tetapi statusnya masih honorer. Pemerintah harus tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah perlu memperhatikan nasib tenaga kesehatan honorer. Mereka harus diberi kepastian status dan perlindungan yang memadai. Dengan demikian, tenaga kesehatan honorer dapat bekerja dengan lebih nyaman dan fokus pada tugas mereka, yaitu menyelamatkan nyawa manusia.
| No | Posisi | Jumlah Tenaga Kesehatan Honorer |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | 1000 |
| 2 | Rumah Sakit | 500 |
| 3 | Dinas Kesehatan | 2000 |
Perlu diingat bahwa permasalahan tenaga kesehatan honorer tidak hanya terkait dengan kepastian status, tetapi juga dengan kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah harus memperhatikan hal ini dan segera menyelesaikan permasalahan tenaga kesehatan honorer.
Leave a Reply