Portal Berita Lakpesdam Terkini – 23 Mei 2026 | Langkah cepat dilakukan. Sehari setelah Presiden Prabowo berpidato di DPR, sebuah perusahaan baru berdiri. Namanya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia. PT DSI itulah yang akan melaksanakan ekspor sawit dan batu bara. Eksporter tunggal Indonesia. Semua perusahaan sawit dan batu bara harus menyerahkan ekspornya ke PT DSI.
Perusahaan Baru
Surat pengesahan berdirinya PT DSI sudah dikeluarkan oleh kementerian hukum. Setidaknya ringkasannya. Ringkasan itu beredar di medsos. Termasuk status PT DSI: perusahaan swasta (tertutup). Heboh. Kok swasta. Padahal Presiden Prabowo sudah menegaskan dalam pidatonya bahwa eksporter tunggal yang dimaksud adalah perusahaan negara: Danantara.
Klarifikasi
Untung CEO Danantara segera bikin klarifikasi: status swasta itu segera diubah menjadi Persero BUMN. Berarti status swasta tadi hanya salah ketik – saking buru-burunya. Tidak hanya soal status swasta yang diklarifikasi. Danantara juga klarifikasi beberapa poin yang dipidatokan Prabowo. Misalnya soal siapa yang melaksanakan ekspor nanti dan bagaimana caranya.
Ekspor Sawit dan Batu Bara
Meski ada klarifikasi tetap tidak jelas apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah. Justru pidato Presiden Prabowo sangat jelas: ingin melaksanakan UUD 1945 termasuk pasal 33-nya. Yakni kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Biarlah kebun sawit dan tambang batu bara tetap dimiliki perusahaan tapi hasilnya dikuasai oleh negara lewat PT DSI.
Klarifikasi itu juga agar berbeda dengan peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutkan “ekspor komoditas strategis hanya dilakukan oleh BUMN Ekspor yang ditunjuk”. Entahlah mana yang paling benar. Baiknya kita sabar menunggu perkembangan sampai dua minggu lagi. Yang jelas sampai akhir Desember depan eksporter masih tetap boleh ekspor. Hanya saja sejak tanggal 1 Juni nanti sudah harus melaporkan ekspornya ke PT DSI.
Kenapa harus ada klarifikasi yang justru membuat simpang siur? Jangan-jangan klarifikasi itu muncul setelah dunia usaha meributkan pidato presiden. Pengusaha ribut adalah wajar. Ketentuan baru itu memang bisa dianggap tidak adanya kepastian berusaha. Kalau memang ada yang melakukan under invoicing dan transfer pricing mengapa pemerintah tidak menangkap saja yang melakukannya.
Berarti kita masih harus tunggu klarifikasi atas klarifikasi itu: apakah PT DSI eksporter tunggal atau hanya pusat pelaporan data ekspor. Saya pikir pidato presiden di DPR sudah sangat jelas. Ternyata belum dianggap jelas.
Leave a Reply