Portal Berita Lakpesdam Terkini – 17 Juni 2026 | BKD Sulawesi Tenggara belum menjamin perpanjangan kontrak 2.577 PPPK Paruh Waktu, mengingatkan ruang fiskal daerah yang terbatas. Plt Kepala BKD Sulawesi Tenggara Andi Khaeruni awalnya mengatakan Pemprov sudah menyiapkan gaji kepada 2.577 PPPK Paruh Waktu yang aktif selama enam bulan.
Keputusan Pembayaran Gaji
Kebijakan pembayaran gaji dari Januari hingga Juni 2026 dengan anggaran Rp 23 miliar itu, diambil langsung Gubernur Sultra berdasar pendekatan kemanusiaan. “Beliau menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen memenuhi hak ASN PPPK dengan mengalokasikan anggaran,” katanya, di Kendari, Senin (15/6).
Penjelasan Anggaran
Sebagian besar PPPK Paruh Waktu itu, belum terakomodasi anggaran daerah. Sebab, ada kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat dan fiskal daerah terbatas. Andi menyebut Gubernur Sultra tetap mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu, sebagai bentuk kepedulian kepada pegawai yang sudah lama menjadi honorer.
Kontrak Kerja PPPK
Andi mengaku BKD Sultra akan melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah, dan menunggu kebijakan pemerintah pusat. Dia mengatakan kontrak kerja PPPK ini berlaku satu tahun. Kemudian, akan dievaluasi kinerjanya untuk memutuskan diperpanjang atau tidak. “Kelanjutannya melihat kebijakan pusat, kemampuan fiskal, dan evaluasi kinerja. Kalau kinerjanya baik dan masih dibutuhkan, kemungkinan dilanjutkan,” ucapnya.
Informasi ini membuktikan bahwa pemerintah daerah masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai, namun terbatas oleh kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kinerja dan kebijakan yang tepat untuk menentukan kelanjutan kontrak kerja PPPK.
Leave a Reply