Portal Berita Lakpesdam Terkini – 26 Mei 2026 | GenPI.co – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Noel Ebenezer tinggal menunggu sidang putusan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, diduga peras buruh hingga minta jatah.
Kasus Pemerasan
Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pada Jumat, 22 Agustus 2025. Berikut 3 fakta kasus eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer.
1. Tertangkap OTT KPK Noel ditangkap KPK melalui gelar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu, 20 Agustus 2025. Dalam OTT KPK tersebut, KPK menangkap 14 orang di berbagai lokasi terdiri dari pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan dan swasta. KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa 15 mobil dan 7 sepeda motor.
2. Peras Buruh Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Immanuel Ebenezer terjerat dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan K3. Para tersangka meminta para buruh membayar hingga Rp 6 juta untuk mendapatkan sertifikat K3. Semestinya para pekerja itu cukup membayar Rp 275.000.
3. Minta Jatah Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pemerasan ini berlangsung sejak 2019. Noel menduduki kursi wakil menteri ketenagakerjaan pada 2024. “Noel meminta imbalan dan menerima Rp 3 miliar dan motor Ducati,” terang Asep.
Dakwaan
Dalam kasus ini, Noel dituntut pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 250 juta subsider 90 hari penjara. Dia juga harus membayar uang pengganti Rp 4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.
Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana cara Noel dan para tersangka lainnya melakukan pemerasan dan bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana cara pemerintah dapat mencegah kasus-kasus seperti ini di masa depan.
Pencegahan
Untuk mencegah kasus-kasus seperti ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pemerasan dan bagaimana cara melaporkan kasus-kasus seperti ini.
Dengan demikian, kasus seperti ini dapat dicegah dan masyarakat dapat terlindungi dari bahaya pemerasan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah kasus-kasus seperti ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja.
Leave a Reply