BUMN Bukan Milik Penguasa, Prabowo Subianto Diharap Transparan Rekrut Komisaris

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 07 Juli 2026 | Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bahwa BUMN bukanlah tempat bagi-bagi jabatan. Jabatan komisaris maupun direksi dalam perusahaan BUMN merupakan amanah yang menuntut kompetensi, integritas, pengalaman, dan kepemimpinan.

Pengisian Jabatan BUMN

Fernando Emas menilai pengisian jabatan komisaris maupun direksi di BUMN harus mengedepankan profesionalisme dan transparansi. “BUMN itu bukan tempat bagi-bagi jabatan. Pengisian jabatannya, sudah saatnya mengedepankan sistem merit,” katanya.

Publik punya hak untuk mengetahui orang-orang yang ditunjuk memimpin perusahaan negara itu, benar-benar punya kapasitas. Jika pengisian jabatan tidak mempertimbangkan kompetensi, kritik dan pertanyaan dari rakyat menjadi hal yang wajar.

Meritokrasi dalam BUMN

Fernando Emas berpendapat bahwa BUMN adalah milik semua rakyat Indonesia, bukan milik penguasa, partai politik, atau kelompok tertentu. Karena itu, pengisian jabatan strategis harus diisi melalui proses yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik nepotisme.

Meritokrasi harus menjadi syarat utama, supaya BUMN mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. “Presiden Prabowo diharapkan mengedepankan profesionalisme dan transparansi, supaya BUMN memberi manfaat untuk negara dan rakyat,” ucapnya.

Transparansi Rekrutmen Komisaris

Fernando Emas menekankan pentingnya transparansi dalam rekrutmen komisaris BUMN. Publik berhak tahu orang yang dipercaya, benar-benar punya kapasitas. Sebab, yang dipertaruhkan kinerja perusahaan, uang negara, aset, dan kepercayaan rakyat.

Pengisian jabatan komisaris maupun direksi di BUMN harus dilakukan secara profesional dan transparan. Dengan demikian, BUMN dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional yang efektif dan efisien.