Klaim Penghematan APBN 2026 Rp 300 Triliun Dinilai Kosong

Latar Belakang

Portal Berita Lakpesdam Terkini – 16 Juni 2026 | Klaim penghematan APBN 2026 sebesar Rp 300 triliun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu yang menyuarakan keberatan adalah kader PDIP, Mohamad Guntur Romli. Menurutnya, permintaan Istana agar mahasiswa mendukung pemerintah dengan klaim ‘paling depan melawan kebocoran APBN’ merupakan penghinaan akal sehat dan retorika manipulatif.

Kasus Korupsi di BGN

Guntur Romli mengungkit kasus dugaan korupsi di Badan Geologi Negara (BGN) yang terungkap belakangan ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam melawan kebocoran anggaran negara. ‘Masih percaya pemerintah saat ini melawan kebocoran anggaran negara? Bagaimana mungkin mahasiswa diminta percaya komitmen antikebocoran?’ tanyanya.

Pemborosan Anggaran

Lebih lanjut, Guntur Romli menyebutkan beberapa contoh pemborosan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah biaya perjalanan luar negeri Presiden yang beruntun dan biaya kurban yang dibebankan ke negara. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen yang serius dalam menghemat anggaran negara.

Klaim Penghematan yang Kosong

Guntur Romli menilai bahwa klaim penghematan APBN 2026 sebesar Rp 300 triliun oleh pemerintah adalah klaim sepihak yang kosong tanpa bukti yang sah. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan manipulasi logika dengan memotong anggaran seremonial kecil dan kemudian mengklaim sebagai kesuksesan makro. ‘Istana sedang melakukan manipulasi logika, memotong anggaran seremonial kecil, lalu mengklaim sebagai kesuksesan makro,’ ujarnya.

Di tengah kritik dan sorotan yang menuju pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penting bagi masyarakat untuk terus memantau dan menilai kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Klaim penghematan APBN 2026 sebesar Rp 300 triliun harus dibuktikan dengan data yang akurat dan transparan, bukan hanya sekedar klaim yang tidak memiliki dasar yang kuat.