Portal Berita Lakpesdam Terkini – 25 Mei 2026 | Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menyoroti rencana pemerintah untuk menghapus status guru honorer atau non-ASN mulai Januari 2027. Rencana ini berdasarkan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.
Penyesuaian Kebijakan
Sudarsono yakin bahwa jumlah guru tidak akan berkurang, selama sekolah masih ada dan lahirnya murid-murid baru. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan guru terus berkembang, seiring meningkatnya jumlah sekolah dan peserta didik di Kalimantan Tengah.
"Kami yakin ada penyesuaian kebijakan menjelang 2027, kalau ada pernyataan tidak menerima guru," ujarnya.
Pertumbuhan Sekolah dan Kebutuhan Guru
Sudarsono mengungkapkan bahwa banyak warga desa yang minta pemerintah membangun sekolah tingkat SMA sederajat, untuk memperluas akses pendidikan. Ia menilai bahwa penambahan jumlah sekolah secara otomatis meningkatkan kebutuhan tenaga pendidik di daerah.
"SMP yang meningkat, akan diikuti SMA. Setiap penambahan sekolah, dipastikan ada penambahan kuota guru," tuturnya.
Peluang Guru Menjadi ASN
Sudarsono optimistis bahwa pemerintah terus membuka pengangkatan guru melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PPPK. Ia menyampaikan bahwa pendidikan masuk dalam kategori kebutuhan dasar, yang tidak mungkin dihentikan.
"Saya yakin pengangkatan guru menjadi ASN maupun PPPK tidak akan berhenti. Pendidikan itu terus berjalan," ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, Sudarsono berharap bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan. Ia berharap bahwa pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.
| No | Aspek | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | Penyesuaian Kebijakan | Penyesuaian kebijakan untuk menghapus status guru honorer atau non-ASN |
| 2 | Pertumbuhan Sekolah | Pertumbuhan sekolah dan kebutuhan guru di Kalimantan Tengah |
| 3 | Peluang Guru Menjadi ASN | Peluang guru menjadi ASN atau PPPK di Kalimantan Tengah |
Sebagai kesimpulan, Sudarsono berharap bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan. Ia berharap bahwa pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.
Leave a Reply