Pengakuan Yusril Ihza Mahendra
Portal Berita Lakpesdam Terkini – 21 Juni 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa mahasiswa tidak meminta penghentian total program MBG, melainkan pemerintah siap memperbaiki tata kelolanya. Hal ini disampaikan setelah Yusril melakukan audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Yusril menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan terkait pelaksanaan program MBG.
Perbaikan Tata Kelola MBG
Yusril memastikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa, khususnya mengenai tata kelola MBG, akan menjadi perhatian pemerintah dan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam audiensi dengan BEM SI, Yusril secara khusus menyoroti tuntutan terkait MBG untuk memastikan apakah mahasiswa menginginkan program tersebut dihentikan atau justru diperbaiki pelaksanaannya.
Hasil Dialog dengan BEM SI
Dari hasil dialog tersebut, Yusril menyebut mahasiswa tidak meminta penghentian total program MBG. Sebaliknya, mereka menginginkan adanya perbaikan tata kelola agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Yusril menjelaskan bahwa pemerintah menerima pandangan tersebut sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program nasional tersebut.
Peran MBG dalam Perekonomian
Yusril menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM penyedia bahan pangan. Selain isu MBG, BEM SI juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain terkait harga kebutuhan pokok, BBM, penggunaan APBN, hingga berbagai kebijakan pemerintah lainnya.
Komunikasi yang Sehat
Yusril memastikan seluruh masukan mahasiswa dirangkum dan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan. Yusril menilai dialog antara pemerintah dan mahasiswa penting untuk menjaga komunikasi yang sehat dalam iklim demokrasi. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi pemerintah untuk menerima kritik yang bertujuan memperbaiki kebijakan publik.
Pemerintah siap memperbaiki tata kelola MBG untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program nasional tersebut. Dengan demikian, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah.














Leave a Reply